Wednesday, December 13, 2017

Memperebutkan Kursi Setya Novanto

Memperebutkan Kursi Setya Novanto


Langkah Aziz Syamsuddin dalam menduduki orang nomor satu di Dewan Perwakilan Rakyat kandas. Fraksi Partai Golkar Menolak ketua badan anggran DPR itu menggantikan posisi Setya Novanto. Dari 91 anggota fraksi, 50 anggota menolak penetapan Aziz sebagai ketua DPR yang ditunjuk oleh Novanto dari balik jeruji tahanan KPK. Politikus di DPR menilai penunjukan terhadap Aziz cacat prosedural karena tidak berdasarkan rapat pleno.

Setya Novanto mengirim surat penunjukan Aziz sebagai pengganti ketua DPR. Surat itu diperkuat dengan persetujuan ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham. "Yang terpenting tanda tangan Ketua Umum, Sekjen dan Dewan Pembinaanya sah," Kata Aziz terkait penunjukan itu.

Namun Badan Musyawarah (Bamus) DPR, yang mengadakan rapat cukup panjang ternyata mengakomodasipenolakan politikus Golkar di DPR terkait penolakan Aziz sebagai pengganti ketua DPR yang di duduki oleh Setya Novanto itu. Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan mengisahkan pada senin 11 Desember, pagi pimpinan DPR menerima surat pengunduran diri Novanto, surat tersebut kemudian di tindak lanjutkan pada rapat pimpinan dan berlanjut pada rapat Bamus pada siang harinya.

Dalam Rapat Bamus dibahas soal surat masuk terkait pengunduran diri Setya Novanto, termasuk soal penunjukan Aziz sebagai ketua baru DPR, Perkara Novanto terkait kasus korupsi e-KTP akan segera disidangkan. Namun, saat pembahasan soal Aziz yang ditunjuk Novanto, terjadi perdebatan di rapat Bamus. Penunjukan iz mendapat penolakan dari mayoritas anggota Fraksi Golkar. Fadli Zon kemudian ditunjuk sebagai Plt Ketua DPR untuk sementara.

Wasekjen Golkar Ace Hasan Sydzily mengatakan penolakan Aziz mengacu pada AD/ART Golkar Pasar 27 ayat 2 yang mengatakan "Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan alat kelengkapan di Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". Yang dimaksdukan dengan DPP bukan hanya ketua umum, melainkan bersifat kolektif.

"Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar Tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui rapat pleno DPP Partai Golkar,"Ucap Ace.
Share:

0 comments:

Post a Comment

Cek Kumpulan Nama Poker Online Indonesia Klik Di Bawah Ini.
.:: * NAMA AGEN POKER TERPERCAYA * ::.
Kumpulan Daftar Agen Poker Online

AGEN TERPOPULAR
MIN.DEPOSIT
PENDAFTARAN
AGENIDR
15.000 Daftar
ROMEOPOKER
10.000 Daftar
HITSDOMINO
20.000 Daftar
HITSQQ
20.000 Daftar
HITSPOKER
20.000 Daftar
PERI99
20.000 Daftar

Facebook