Saturday, November 26, 2016

Polisi Akan Paksa Ahmad Dhani Menghadap Apabila Tiga Kali Dipanggil Mangkir


Polisi akan menerbitkan surat perintah membawa secara paksa para saksi kasus kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo oleh musisi Ahmad Dhani. Surat perintah itu akan diterbitkan jika para saksi mengabaikan surat panggilan ketiga.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan kepada para saksi dalam kasus dugaan penghinaan Presiden oleh Ahmad Dhani. Mereka diminta hadir di Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/11/2016).

Namun, dari delapan orang yang dipanggil, hanya Eggi Sudjana yang memenuhi panggilan. Ketujuh saksi lainnya di antaranya adalah Rizieq Shihab, Amien Rais, Munarman, Ratna Sarumpaet, Mulan Jameela, dan Ahmad Dhani.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, pihaknya akan segera melayangkan surat pemanggilan berikutnya. Namun Awi belum mendapat informasi dari penyidik tentang jadwal pemeriksaan ketujuh saksi itu. "Belum tahu tanggalnya," ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Awi menjelaskan, jika para saksi tetap tidak datang setelaH polisi mengirimkan surat panggilan ketiga, maka polisi bisa menerbitkan surat perintah membawa secara paksa.

"Panggilan itu sampai tiga kali. Yang ketiga itu bisa dengan surat perintah membawa," katanya. Pemeriksaan para saksi itu dilakukan untuk menindaklanjuti pelaporan dari Laskar Relawan Jokowi (LRJ) dan Projo yang melaporkan Ahmad Dhani karena diduga menghina Presiden Jokowi saat berorasi pada demo 4 November.

Pakar hukum pidana, Muzakir menilai, polisi keliru dalam menyangkakan Pasal 207 KUHP untuk kasus Ahmad Dhani. "Pasal penghinaan terhadap presiden itu sudah direvisi oleh MK. Kalau sudah diuji di MK maka pasal penghinaan terhadap presiden ya sudah tidak ada lagi. Kalau dikenakan Pasal 207 itu keliru juga," ujar Muzakir, Jumat.

Adapun Pasal 207 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

"Pasal itu kan menyebutkan penguasa. Presiden bukan penguasa. Presiden adalah presiden," katanya.
Muzakir menjelaskan, dahulu ada Pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden atau pun Wakil Presiden.

Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 134 KUHP. Namun, Pasal tersebut saat ini telah dihapuskan. Pada 4 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 telah menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permohonan judicial review itu diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Oleh karena itu, menurut Muzakir, jika Pasal 134 sudah dihapus, maka seyogyanya polisi tidak bisa mengenakan seseorang yang menghina presiden dengan Pasal 207 KUHP. Sebab, menurut dia, dalam pasal tersebut menyebutkan penguasa dan bukan presiden.

"Dengan menggunakan pasal 207 KUHP, berarti penyidik polisi menyamakan presiden dengan penguasa. Penguasa itu sejajar dengan Kapolsek, Kapolres, Kapolda atau Kapolri, misalnya begitu. Masa presiden disamakan dengan itu. Sebagai jabatan lho ya," kata Muzakir.

Muzakir menyampaikan, jika memang Presiden Jokowi merasa keberatan dengan perkataan Ahmad Dhani, maka harus dirinya sendiri yang melapor. Namun, dalam laporan itu, Jokowi membuat laporan seperti warga biasa dan tidak membawa embel-embel kepala negara. Jika begitu, maka polisi bisa menyertakan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dalam laporan tersebut.

Sama seperti saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang melaporkan Zaenal Maarif atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam laporan tersebut, Kata Muzakir, polisi menyangkakan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

"Masa SBY pakai Pasal 310 KUHP Jokowi pakai Pasal 207 KUHP," ucapnya. "Polisi jadi seolah-olah mau membela presiden, tapi malah justru merendahkan martabat presiden. Karena presiden itu derajatnya tidak sama dengan penguasa. Presiden itu kepala negara. Masa presiden kepala negara dianggap penguasa. Ya keliru juga," sambungnya.

Seperti diberitakan, Ahmad Dhani dilaporkan ke polisi oleh Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dan Projo pada Senin (7/11). Dhani dilaporkan ke polisi karena dinilai telah menghina Presiden.

Polisi menerima pelaporan tersebut dan menerapkan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa dalam proses pengusutannya.

ROMEOPOKER | AGEN POKER ONLINE | AGEN DOMINO99 ONLINE | AGEN BANDARQ

Tempat bermain poker online dan domino99 online paling besar di Indonesia. Selain menjadi pemain, anda juga dapat menjadi bandar melawan pemain lain di permainan BandarQ dan Bandar Poker

Kami dapat dihubungi 24 jam di :
Livechat : www.romeopoker.com
BBM : D1BC1787
Line : 188ROMEOPOKER
Yahoo Messenger : csromeopoker
Share:

0 comments:

Post a Comment

Cek Kumpulan Nama Poker Online Indonesia Klik Di Bawah Ini.
.:: * NAMA AGEN POKER TERPERCAYA * ::.
Kumpulan Daftar Agen Poker Online

AGEN TERPOPULAR
MIN.DEPOSIT
PENDAFTARAN
AGENIDR
15.000 Daftar
ROMEOPOKER
10.000 Daftar
HITSDOMINO
20.000 Daftar
HITSQQ
20.000 Daftar
HITSPOKER
20.000 Daftar
PERI99
20.000 Daftar

Facebook

Blog Archive

Labels

Agama (9) Aksi Bela Rohingya (1) Aksi Stuntman Moge Jokowi Disorot (1) Amerika Serikat (8) Ang San Suu Kyi (1) Anggun C Sasmi Resmi Menikah untuk Keempat Kalinya (1) Antasari Azhar (1) Arab Saudi (1) Audy : Jackie Chan Tidak Sama Dengan Iko Uwais (1) Aung San Suu Kyi (1) Bangladesh (4) Bantuan Indonesia (1) Biksu Myanmar (2) Bumi (1) Bunuh Diri (2) Cabul (2) Candi Borobudur (1) China (3) Ciduk (2) Cina (1) Demo (2) Diperiksa Polisi (1) Domestik (126) Donald Trump (5) Dubes Myanmar (2) Dunia (76) Fadli Zon (1) Filipina (2) FPI (1) Gatot Nurmantyo (1) Gempa (1) Gila (2) Hacker (1) Hassan Rouhani (1) Heboh (4) Hukum (30) Impor (1) Indonesia (5) Insiden (1) Iran (1) ISIS (3) Itali (1) Jakarta (6) Jangan Ditambah Komentar Bernada Fitnah (1) Jawa Barat (2) Jepang (2) Jerman (1) Joko Widodo (1) Jokowi (1) Jonru (1) Kendari (1) Kerajaan Ubur-Ubur Mengaku Dapat Bisikan Gaib untuk Bobol Dua Bank Dunia (1) Kesehatan (8) Kiamat (1) Kim Jong Un (2) Korea Selatan (2) Korea Utara (8) Kriminalitas (115) Lagu Kebangsaan (1) Luigi Brugnaro (1) Mahkamah Agung (1) Malaysia (1) Mancanegara (1) Mekkah (1) Meksiko (1) Merdeka (1) Miris tapi Romantis (1) Myanmar (10) Naik Haji (1) Narkoba (3) Natuna (1) Nelayan (1) NTT (1) Paolo Duterte (2) PBB (2) PDIP: Iri Hati Jangan Sampai Segitunya (1) Pemberontakan (4) Pembunuhan (1) Pengungsi Rohingya (4) Perang (1) Perbudakan (1) Politik (77) Prabowo Subianto (1) Pria Jalan Kaki 10 Km Demi Jenguk Istri di Rumah Sakit (1) Putin (1) Rakhine (2) Razman (1) Rodrigo Duterte (2) Rohingya (10) Rudal (3) Rusia (4) Selebritis (22) Skandal (1) Sport (5) Sukawesi Tenggara (1) Susi Pudjiastuti (1) Terorisme (13) TGB: Lombok Sudah Membaik (1) TNI (1) Tokoh Agama (2) Transportasi Online (1) Unik (20) Wafat Naik Haji (1) Yazidi (1)